Apa itu Amnesti Pajak?

Apa itu Amnesti Pajak?

Amnesti Pajak/Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar Uang Tebusan.

 

Mengapa Mengikuti Amnesti Pajak?

Wajib Pajak yang mengikuti program Amnesti Pajak akan memperoleh manfaat berupa:

  1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang.
  2. Tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan.
  3. Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan.
  4. Penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan.
  5. Jaminan Rahasia dimana data Pengampunan Pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lain.
  6. Pembebasan PPh terkait proses balik nama harta.

 

Siapa yang Dapat Memanfaatkan Amnesti Pajak?

Seluruh Wajib Pajak baik Orang Pribadi/Badan, kecuali yang:

  • sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah P-21,
  • sedang menjalani proses peradilan,
  • sedang menjalani hukuman, atas tindak pidana di bidang perpajakan.

 

Kemana Permohonan Amnesti Pajak Disampaikan?

Permohonan Amnesti Pajak disampaikan Ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau kedutaan Besar tentunya.

 

Kapan Permohonan Amnesti Pajak Disampaikan?

Sampaikan Surat Pernyataan Harta beserta lampirannya pada:

Periode I    : Sejak tanggal diundangkan UU Pengampunan Pajak s.d. 30 Sept 2016.

Periode II    : 1 Okt 2016 s.d. 31 Des 2016.

Periode III   : 1 Jan 2017 s.d. 31 Maret 2017.

 

Bagaimana Alur Permohonan Amnesti Pajak?

  1. hubungi helpdesk (dapatkan informasi terkait Amnesti Pajak)
  2. ungkap & bayar tebusan (bayar tebusan melalui e-billing)
  3. sampaikan Surat Pernyataan harta beserta lampirannya (ke KKP Terdaftar/Duta Besar tertentu)
  4. Terbit Surat Keterangan Amnesti Pajak (10 hari kerja)

 

Helpdesk

Hubungi helpdesk KPP tempat Anda terdaftar untuk mendapatkan informasi tentang :

  • seputar Amnesti Pajak,
  • syarat dan ketentuan,
  • tunggakan pajak, dan
  • pehitungan uang tebusan.

 

Ungkap

Ungkapkan seluruh harta yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Terakhir dengan cara menyampaikan Surat Pernyataan Harta beserta lampirannya.

Surat Pernyataan Harta tersebut berisi informasi terkait harta, utang, harta bersih, serta perhitungan dan pembayaran uang tebusan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri bagi Orang Pribadi atau oleh pemimpin tertinggi badan usaha/kuasanya bagi Badan Usaha.

 

Syarat

  1. Memiliki NPWP,
  2. Membayar Uang Tebusan,
  3. Telah melapor SPT Tahunan PPh Tahun Pajak Terakhir,
  4. Melunasi seluruh tunggakan (termasuk cabang), dan
  5. Mencabut pemohonan:
  • Pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
  • Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam SKP dan/atau STP yang terdapat pokok pajak yang terhutang.
  • Pengurangan/pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.
  • Gugatan, Keberatan, Banding, dan PK.
  • Pembetulan atau Surat Ketetapan Pajak dan Surat Keputusan.
  1. Surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan harta ke dalam wilayah NKRI selama 3 tahun (khusus repatriasi).
  2. Surat pernyataan tidak mengalihkan harta ke luar wilayah NKRI.
  3. Surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha.

 

Bagi yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan harus melunasi :

  1. Pajak yang tidak atau kurang dibayar.
  2. Pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.

 

Tebus

 

TEBUSAN = TARIF X HARTA BERSIH

 

 

Harta Bersih:

Merupakan selisih antara harta tambahan dengan utang* yang berkaitan dengan perolehan harta tambahan.

*) utang tersebut belum diungkapkan dalam SPT PPh terakhir.

 

Periode Penyampaian Permohonan

 

Pengungkapan harta yang

Dialihkan ke dan atau berada di NKRI

Luar Negeri & tdk dialihkan ke dalam NKRI

Periode I

Periode II

Periode III

 2%

3%

5%

4%

6%

10%

 

Tarif Khusus Pelaku UMKM

 

Wajib pajak dengan peredaran usaha s.d. Rp4,8M dikenakan tarif sebesar

 

0,5%, jika pengungkapan harta s.d Rp10M

2%, jika pengungkapan harta lebih dari Rp10M

 

Tarif bagi pelaku UMKM berlaku sejak tanggal diundangkan UU Pengampunan Pajak sampai dengan 31 Maret 2017

 

Berapa jangka waktu penyelesaian permohonan?

Surat Keterangan Amnesti Pajak diterbitkan dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak tanggal diterima Surat Pernyataan Harta dan lampirannya.

 

Setelah lewat periode Amnesti Pajak:

  1. Bagi Wajib Pajak yang telah mengajukan Amnesti Pajak, harta yang belum diungkapkan akan dianggap sebagai penghasilan, dikenai PPh, dan ditambah sanksi 200%.
  2. Bagi Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan Amnesti Pajak, harta yang belum dilaporkan dianggap sebagai penghasilan, dikenai pajak, dan ditambah sanksi sesuai Undang-undang Perpajakan.

 

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di:

ISO | Jasa akuntansi | Standar operasi prosedur | Pembukuan | Review laporan keuangan | Audit |

www.canconsulting.net / www.ccaccounting.wordpress.com

email : info@canconsulting.net

Phone/SMS/Whatsapp: +62-81-9010-11177

 

DIRJEN PAJAK

Advertisements

Apa itu pajak PPN, jasa, dan bagaimana menghitungnya?

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen atau secara Cuma-Cuma/hadiah. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, karena pajak tersebut disetor oleh pihak lain sebagai pemungut, yang bukan penanggung pajak.

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.

Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8/1983 berikut revisinya, yaitu Undang-Undang No. 11/1994 dan Undang-Undang No. 18/2000.

Berikut cara menghitung PPN :

 Adapun beberapa jenis barang dan jasa yang dikecualikan terena PPN yaitu

  1. Barang hasil tambang yang langsung diambil dari sumbernya
  2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat
  3. Makanan yang disajikan oleh hotel/restoran
  4. Uang, emas batangan dan surat-surat berharga
  5. Jasa pelayanan kesehatan
  6. Pengiriman via perangko pt pos
  7. Pelayanan social
  8. Leashing/ sewa guna dengan hak opsi
  9. Bidang keagamaan
  10. Pendidikan
  11. Kesenian
  12. Penyiaran non komersilangkutan umum
  13. Bidang tenaga kerja
  14. Perhotelan dan,
  15. Jasa yg dilakukan oleh badan pemerintah

hartaku

CAN CONSULTING

Jasa akuntansi | Standar operasi prosedur | Pembukuan | Review laporan keuangan | Audit | Software akuntansi

www.canconsulting.net / www.ccaccounting.wordpress.com

info@canconsulting.net

Phone/SMS/Whatsapp: +62-81-9010-11177

 

PTKP Baru

Besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut:
a. Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
b. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
c. Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya
digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
d. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga
semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling
banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

CAN CONSULTING
Jasa akuntansi | Standar operasi prosedur | Pembukuan | Review laporan keuangan | Audit | Software akuntansi
http://www.canconsulting.net / http://www.ccaccounting.wordpress.com
e. info@canconsulting.net
Phone/SMS/Whatsapp: +62-81-9010-11177

PETUNJUK KHUSUS PENGISIAN SPT WPOP 1770SS

Tahun Pajak
Kolom Tahun Pajak diisi dengan tahun pajak yang sesuai. Contoh: atas pelaporan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2014, maka kolom tahun pajak diisi dengan 2014.
SPT Pembetulan ke-…
Kotak SPT Pembetulan diisi dengan tanda silang (x) dan kolom ke-… diisi dengan angka banyaknya melakukan pembetulan jika Wajib Pajak menyampaikan SPT Pembetulan. Jika Wajib Pajak menyampaikan SPT Normal maka kotak SPT Pembetulan dan kolom ke-… tersebut tidak perlu diisi.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nama Wajib Pajak
Kolom ini diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dan nama Wajib Pajak.
A. Pajak Penghasilan
1.    Penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya.
a.    Jumlah penghasilan bruto dalam negeri  sehubungan dengan pekerjaan dapat diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang tercantum pada bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 9 atau 1721-A2 angka 10 atau bukti pemotongan PPh pasal 21 (tidak final). Apabila Wajib Pajak memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja maka kolom ini diisi dengan hasil penjumlahan dari keseluruhan penghasilan bruto yang tercantum pada setiap bukti pemotongan  PPh pasal 21 yang diterimanya.
Catatan:
Tidak termasuk penghasilan isteri yang semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh 21 apabila pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai kepala keluarga (KK). Penghasilan ini dimasukkan dalam Bagian B Nomor 8: Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan Bruto Pajak Penghasilan Final.
b.    Penghasilan neto dalam negeri lainnya di antaranya meliputi royalti, sewa selain sewa tanah dan/atau bangunan, hadiah perlombaan, keuntungan pengalihan harta dll.
2.    Pengurangan
Pengurangan ini merupakan pengurangan atas penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yang meliputi biaya jabatan, biaya pensiun serta iuran pensiun dan iuran THT yang dibayarkannya oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.
Kolom ini dapat diisi dengan jumlah pengurangan yang tercantum pada bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 13 atau 1721-A2 angka 13.
Catatan:
Tidak termasuk pengurangan atas penghasilan isteri yang semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh 21 apabila pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai Kepala Keluarga (KK).
3.    Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Kolom ini diisi dengan jumlah PTKP yang tercantum pada bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 17 atau 1721-A2 angka 16.
TK    : Tidak kawin
K    : Kawin
K/I    : Kawin, isteri mempunyai penghasilan yang digabung dengan penghasilan suami
Berdasarkan status Anda, isilah kotak yang terdapat pada sebelah kanan status tersebut dengan angka banyaknya jumlah tanggungan, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.
Berikut ini tabel besarnya PTKP dalam setiap status dan banyaknya tanggungan:
Status TK (Tidak Kawin)
TK/0    : 24.300.000,-
TK/1    : 26.325.000,-
TK/2    : 28.350.000,-
TK/3    : 30.375.000,-

Status K (Kawin)
K/0    : 26.325.000,-
K/1    : 28.350.000,-
K/2    : 30.375.000,-
K/3    : 32.400.000,-

Status K/I (Kawin, isteri mempunyai penghasilan yang digabung dengan penghasilan suami)
K/I/0    : 50.625.000,-
K/I/1    : 52.650.000,-
K/I/2    : 54.675.000,-
K/I/3    : 56.700.000,-

CAN CONSULTING
Jasa akuntansi | Standar operasi prosedur | Pembukuan | Review laporan keuangan | Audit | Software akuntansi
http://www.canconsulting.net / http://www.ccaccounting.wordpress.com
e. info@canconsulting.net
Phone/SMS/Whatsapp: +62-81-9010-11177, +62-24-70137070

SPT Tahunan WPOP 1770SS

PETUNJUK UMUM PENGISIAN SPT TAHUNAN WPOP 1770SS

Wajib Pajak Orang Pribadi yang dapat menggunakan formulir ini adalah Wajib Pajak yang:
a.    Mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas;
b.    Jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setahun.
Batasan penghasilan bruto tersebut meliputi keseluruhan penghasilan selain penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas.
Penghasilan dari pekerjaan dapat bersumber lebih dari satu atau lebih pemberi kerja.

WAJIB PAJAK DENGAN STATUS MENIKAH
Dalam hal WP telah kawin, penghasilan dimaksud adalah penghasilan dari seluruh anggota keluarga Wajib Pajak, namun tidak termasuk penghasilan istri yang semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh 21, apabila pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai kepala keluarga (KK).
Dalam hal Wajib Pajak telah kawin, namum:
a.    Suami-isteri telah hidup berpisah berdasarikan putusan hakim (HB);
b.    Dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau
c.    Dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).
Pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan masing-masing oleh suami isteri secara terpisah. Dalam hal ini, isteri memiliki kewajiban mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP sehingga menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

Suami isteri yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setahun, namun memiliki status perpajakan PH atau MT wajib melaporkan penghasilan dan penghitungan Pajak Penghasilan dengan menggunakan formulir SPT Tahunan Orang Pribadi 1770S, bukan menggunakan formulir 1770SS ini.

–    Wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatanganinya.

–    Wajib pajak harus menyampaikan SPT Tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pajak berakhir (31 Maret 2015).

–    Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai Rupiah, harus tanpa nilai desimal. Contoh: dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah 10.000.000 (bukan 10.000.000,00) atau dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima sen adalah 125 (bukan 125,50).

–       Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasar SPT Tahunan harus dibayar lunas sebelum SPT Tahunan disampaikan. Apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

–       Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, kepada Wajib Pajak akan dikirimkan Surat Teguran dan  dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

–    Wajib Pajak tidak perlu melampirkan bukti pemotongan PPH 21 (1721 A1 atau A2).

http://www.pajak.go.id

CAN CONSULTING
Jasa akuntansi | Standar operasi prosedur | Pembukuan | Review laporan keuangan | Audit | Software akuntansi | Inventory Control
http://www.canconsulting.net / http://www.ccaccounting.wordpress.com
e. info@canconsulting.net
Phone/SMS/Whatsapp: +62-81-9010-11177, +62-24-70137070

 

 

 

Pelaporan SPT Tahunan WP Orang Pribadi

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak (SPT) untuk wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2014 jatuh pada tanggal 31 Maret 2015 sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 3 ayat 3(b).

SIAPA YANG WAJIB MELAPORKAN SPT TAHUNAN?
Yang pasti bagi siapa yang telah memiliki NPWP wajib menghitung dan menyampaikan SPT Tahunan ke Kantor Pelayan Pajak. Ada banyak orang merasa tidak perlu lagi melaporkan SPT Tahunan karena perusahaan atau institusi tempat dia bekerja telah memotong PPh pasal 21setiap bulannya. Pendapat ini salah, karena kewajiban perusahaan untuk memotong PPh pasal 21 berbeda tujuannya dengan kewajiban Wajib Pajak Pribadi untuk melaporkan SPT Tahunannya. Perusahaan hanya melaksanakan kewajibannya sebagai pihak pemotong. Dan bukti potong PPh pasal 21 yang diberikan perusahaan/institusi inilah yang menjadi dasar perhitungan dan dilampirkan oleh WP Pribadi di SPT Tahunan-nya.
SANKSI JIKA TIDAK MELAPORKAN SPT TAHUNAN
Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) . Di samping itu apabila ada kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan, jika tidak, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
BENTUK DAN JENIS FORMULIR SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI.
Perlu diketahui ada tiga jenis dan bentuk formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yaitu;
1. Formulir 1770
2. Formulir 1770S
3. Formulir 1770SS.
Ketiga jenis SPT ini diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan jenis pekerjaan dan besaran penghasilan bruto setahun. Wajib Pajak Orang Pribadi hanya akan mengisi salah satu dari ketiga jenis SPT tersebut.
PELAPORAN SPT TAHUNAN
Ada tiga cara untuk menyampaikan Pelaporan SPT Tahunan yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak yaitu;
1. Secara Langsung
2. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat
3. Dengan cara lain yaitu jasa kurir atau e-filing.
PELAPORAN PAJAK SECARA LANGSUNG
Setelah mengisi menghitung pajak sendiri dan mengisi formulir SPT (hardcopy) maka anda datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan tersebut. Biasanya di KPP akan ada nomor antrian karena banyaknya wajib pajak yang melaporkan SPTnya secara bersamaan. Lama antrian tergantung banyaknya WP yang antri.
PELAPORAN PAJAK MELALUI POS
Jika tidak memungkinkan melaporkan secara langsung ke KPP, maka Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT melalui jasa pos dan harus menyimpan bukti pengiriman surat dari pihak pos sebagai bukti penyampaian SPT.
PELAPORAN PAJAK SECARA ON-LINE MELALUI E-FILING
Jika ingin melaporkan SPT Tahunan PPH WP Orang Pribadi secara cepat tanpa perlu pergi ke Kantor Pelayanan Pajak, Dirjen Pajak menyediakan layanan secara online melalui aplikasi e-Filing melalui situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang beralamatkan di http://www.pajak.go.id. Sisetem ini menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun, yang dibuat oleh DJP untuk memberikan kemudahan bagi WP dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada DJP secara lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Dengan e-Filing, WP tidak perlu lagi menunggu antrian panjang di lokasi Dropbox maupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini merupakan salah satu terobosan baru pelaporan SPT yang digulirkan DJP untuk membuat WP semakin mudah dan nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Untuk saat ini, e-Filing melayani penyampaian dua jenis SPT, yaitu:
1. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770S. Digunakan bagi WP Orang Pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas. Contohnya karyawan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), serta pejabat Negara lainnya, yang memiliki penghasilan lainnya antara lain sewa rumah, honor pembicara/pengajar/pelatih dan sebagainya;
2. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770SS. Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 setahun (pekerjaan dari satu atau lebih pemberi kerja).
Ada tujuh keuntungan jika Anda menggunakan fasilitas e-Filing melalui situs DJP, yakni:
1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja (24×7);
2. Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT;
3. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer;
4. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard;
5. Data yang disampaikan WP selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT;
6. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas; dan
7. Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi WP Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui Account Representative (AR).
Untuk dapat melakukan e-Filing, melalui tiga tahapan utama. Dua tahapan yang pertama hanya dilakukan sekali saja. Sedangkan tahapan ketiga dilakukan setiap menyampaikan SPT. Ketiga tahapan tersebut meliputi:
1. Mengajukan permohonan e-FIN ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat yang merupakan nomor identitas WP bagi pengguna e-Filing. Karena hanya sekali digunakan, Anda hanya perlu sekali saja mengajukan permohonan mendapatkan e-FINtersebut.
2. Mendaftarkan diri sebagai WP e-Filing di situs DJP paling lama 30 hari kalender sejak diterbitkannya e-FIN.
3. Menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi secara e-Filing melalui situs DJP melalui empat langkah prosedural saja, yaitu: (1) mengisi e-SPT pada aplikasi e-Filing di situs DJP; (2) meminta kode verifikasi untuk pengiriman e-SPT, yang akan dikirimkan melalui email atau SMS; (3) mengirim SPT secara online dengan mengisikan kode verifikasi; dan (4) notifikasi status e-SPT dan Bukti Penerimaan Elektronik akan diberikan kepada WP melalui email.
Sumber tulisan :
1. http://www.pajak.go.id
2. https://efiling.pajak.go.id/index

CAN CONSULTING
Jasa akuntansi | Standar operasi prosedur | Pembukuan | Review laporan keuangan | Audit | Software akuntansi
http://www.canconsulting.net / http://www.ccaccounting.wordpress.com
e. info@canconsulting.net
Phone/SMS/Whatsapp: +62-81-9010-11177, +62-24-70137070

Cara Melaporkan SPT Pajak secara Online

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan pembaharuan untuk memudahkan Wajib Pajak (WP) melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak tahunan. Kali ini, DJP memastikan pelaporan SPT melalui electronic filing atau e-filing hanya memakan waktu yang singkat, yakni cukup lima menit saja.

Bagaimana caranya? Kepala Subdit Penyuluhan Perpajakan Sanityas J Prawatyani menjelaskan, e-filing di program untuk bekerja lebih cepat daripada pengisian SPT Tahunan secara manual. Saat ini, DJP sudah menyediakan pendaftaran SPT melalui e-filing untuk formulir 1770 s dan 1770 ss, sesuai tingkat penghasilan WP.

Apakah itu e-filing? e-filing adalah salah satu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dapat dilakukan secara online dan realtime melalui website.
e-filing dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu
1. Memperoleh E-FIN (Electronic Filing Identification Number)
2. Mengisi SPT Tahunan
3. Melaporkan SPT Tahunan
Langkah Pertama –> Memperoleh E-FIN (Electronic Filing Identification Number)
Untuk mendapatkan E-FIN, kita langsung saja datang ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat dengan membawa
• Fotocopi NPWP
• Fotocopi KTP
• Mengisi Formulir Permohonan
Setelah permohonan diisi, lampirkan fotocopi NPWP dan KTP untuk diserahkan ke petugas yang ada, proses yang diperlukan pada umumnya adalah satu hari.
Langkah Kedua –> Mengisi SPT Tahunan
Setelah mendapat E-FIN,
• Lakukan registrasi via http://efiling.pajak.go.id .
Lakukan verifikasi. Verifikasi akan dikirimkan ke alamat email yang sudah didaftarkan. Dalam hal verifikasi, email yang akan diterima oleh WP adalah link aktivasi. Jadi, WP wajib melakukan verifikasi melalui link aktivasi yang dikirimkan melalui email untuk bisa menggunakan pelaporan SPT melalui e-filing. Pastikan email yang didaftarkan adalah benar
• Aktivasi dengan membuka email yang telah kita daftarkan tadi, kemudian klik link yang sudah diterima
• Memuat SPT kita. Klik menu SPT 1770 S Wizard, atau SPT 1770 S, atau SPT 1770 SS. Anda akan dipandu dengan wizard.

Langkah Ketiga –> Melaporkan SPT Tahunan
Ketika kita sudah mengisi SPT Tahunan, langkah terakhir adalah mengirimnya, caranya adalah
• Meminta Kode verifikasi yaitu dengan memilih data SPT – Klik tombol “request token” – buka email untuk mendapat kode verifikasi.
• Mengirim SPT dengan memilih data SPT – Klik tombol KIRIM – Masukkan kode verifikasi tadi.
Selain e-filing, untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaporkan SPT tahunan, juga disediakan layanan langsung dari kantor pajak terdekat seperti pojok pajak, drop box, dan mobil pajak. serta, bisa juga melalui kantor pos dan ekspedisi
Kami menyediakan Jasa Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Oribadi dan PPh Badan. yaitu berupa pengisian 1770 ss, 1770s, 1770 dan 1771 termasuk SPT PPh pasal 21 1721 A1 (untuk form 1770ss, 1770s dan 1770). Jika ada yang diinginkan ditanyakan, silahkan jangan sungkan menghubungi kami.

CAN CONSULTING
Jasa akuntansi | Standar operasi prosedur | Pembukuan | Review laporan keuangan | Audit | Software akuntansi
http://www.canconsulting.net / http://www.ccaccounting.wordpress.com
e. info@canconsulting.net
Phone/SMS/Whatsapp: +62-81-9010-11177, +62-24-70137070