Apa itu Amnesti Pajak?

Apa itu Amnesti Pajak?

Amnesti Pajak/Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar Uang Tebusan.

 

Mengapa Mengikuti Amnesti Pajak?

Wajib Pajak yang mengikuti program Amnesti Pajak akan memperoleh manfaat berupa:

  1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang.
  2. Tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan.
  3. Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan.
  4. Penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan.
  5. Jaminan Rahasia dimana data Pengampunan Pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lain.
  6. Pembebasan PPh terkait proses balik nama harta.

 

Siapa yang Dapat Memanfaatkan Amnesti Pajak?

Seluruh Wajib Pajak baik Orang Pribadi/Badan, kecuali yang:

  • sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah P-21,
  • sedang menjalani proses peradilan,
  • sedang menjalani hukuman, atas tindak pidana di bidang perpajakan.

 

Kemana Permohonan Amnesti Pajak Disampaikan?

Permohonan Amnesti Pajak disampaikan Ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau kedutaan Besar tentunya.

 

Kapan Permohonan Amnesti Pajak Disampaikan?

Sampaikan Surat Pernyataan Harta beserta lampirannya pada:

Periode I    : Sejak tanggal diundangkan UU Pengampunan Pajak s.d. 30 Sept 2016.

Periode II    : 1 Okt 2016 s.d. 31 Des 2016.

Periode III   : 1 Jan 2017 s.d. 31 Maret 2017.

 

Bagaimana Alur Permohonan Amnesti Pajak?

  1. hubungi helpdesk (dapatkan informasi terkait Amnesti Pajak)
  2. ungkap & bayar tebusan (bayar tebusan melalui e-billing)
  3. sampaikan Surat Pernyataan harta beserta lampirannya (ke KKP Terdaftar/Duta Besar tertentu)
  4. Terbit Surat Keterangan Amnesti Pajak (10 hari kerja)

 

Helpdesk

Hubungi helpdesk KPP tempat Anda terdaftar untuk mendapatkan informasi tentang :

  • seputar Amnesti Pajak,
  • syarat dan ketentuan,
  • tunggakan pajak, dan
  • pehitungan uang tebusan.

 

Ungkap

Ungkapkan seluruh harta yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Terakhir dengan cara menyampaikan Surat Pernyataan Harta beserta lampirannya.

Surat Pernyataan Harta tersebut berisi informasi terkait harta, utang, harta bersih, serta perhitungan dan pembayaran uang tebusan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri bagi Orang Pribadi atau oleh pemimpin tertinggi badan usaha/kuasanya bagi Badan Usaha.

 

Syarat

  1. Memiliki NPWP,
  2. Membayar Uang Tebusan,
  3. Telah melapor SPT Tahunan PPh Tahun Pajak Terakhir,
  4. Melunasi seluruh tunggakan (termasuk cabang), dan
  5. Mencabut pemohonan:
  • Pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
  • Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam SKP dan/atau STP yang terdapat pokok pajak yang terhutang.
  • Pengurangan/pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.
  • Gugatan, Keberatan, Banding, dan PK.
  • Pembetulan atau Surat Ketetapan Pajak dan Surat Keputusan.
  1. Surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan harta ke dalam wilayah NKRI selama 3 tahun (khusus repatriasi).
  2. Surat pernyataan tidak mengalihkan harta ke luar wilayah NKRI.
  3. Surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha.

 

Bagi yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan harus melunasi :

  1. Pajak yang tidak atau kurang dibayar.
  2. Pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.

 

Tebus

 

TEBUSAN = TARIF X HARTA BERSIH

 

 

Harta Bersih:

Merupakan selisih antara harta tambahan dengan utang* yang berkaitan dengan perolehan harta tambahan.

*) utang tersebut belum diungkapkan dalam SPT PPh terakhir.

 

Periode Penyampaian Permohonan

 

Pengungkapan harta yang

Dialihkan ke dan atau berada di NKRI

Luar Negeri & tdk dialihkan ke dalam NKRI

Periode I

Periode II

Periode III

 2%

3%

5%

4%

6%

10%

 

Tarif Khusus Pelaku UMKM

 

Wajib pajak dengan peredaran usaha s.d. Rp4,8M dikenakan tarif sebesar

 

0,5%, jika pengungkapan harta s.d Rp10M

2%, jika pengungkapan harta lebih dari Rp10M

 

Tarif bagi pelaku UMKM berlaku sejak tanggal diundangkan UU Pengampunan Pajak sampai dengan 31 Maret 2017

 

Berapa jangka waktu penyelesaian permohonan?

Surat Keterangan Amnesti Pajak diterbitkan dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak tanggal diterima Surat Pernyataan Harta dan lampirannya.

 

Setelah lewat periode Amnesti Pajak:

  1. Bagi Wajib Pajak yang telah mengajukan Amnesti Pajak, harta yang belum diungkapkan akan dianggap sebagai penghasilan, dikenai PPh, dan ditambah sanksi 200%.
  2. Bagi Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan Amnesti Pajak, harta yang belum dilaporkan dianggap sebagai penghasilan, dikenai pajak, dan ditambah sanksi sesuai Undang-undang Perpajakan.

 

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di:

ISO | Jasa akuntansi | Standar operasi prosedur | Pembukuan | Review laporan keuangan | Audit |

www.canconsulting.net / www.ccaccounting.wordpress.com

email : info@canconsulting.net

Phone/SMS/Whatsapp: +62-81-9010-11177

 

DIRJEN PAJAK

Advertisements

Apa itu pajak PPN, jasa, dan bagaimana menghitungnya?

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen atau secara Cuma-Cuma/hadiah. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, karena pajak tersebut disetor oleh pihak lain sebagai pemungut, yang bukan penanggung pajak.

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.

Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8/1983 berikut revisinya, yaitu Undang-Undang No. 11/1994 dan Undang-Undang No. 18/2000.

Berikut cara menghitung PPN :

 Adapun beberapa jenis barang dan jasa yang dikecualikan terena PPN yaitu

  1. Barang hasil tambang yang langsung diambil dari sumbernya
  2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat
  3. Makanan yang disajikan oleh hotel/restoran
  4. Uang, emas batangan dan surat-surat berharga
  5. Jasa pelayanan kesehatan
  6. Pengiriman via perangko pt pos
  7. Pelayanan social
  8. Leashing/ sewa guna dengan hak opsi
  9. Bidang keagamaan
  10. Pendidikan
  11. Kesenian
  12. Penyiaran non komersilangkutan umum
  13. Bidang tenaga kerja
  14. Perhotelan dan,
  15. Jasa yg dilakukan oleh badan pemerintah

hartaku

CAN CONSULTING

Jasa akuntansi | Standar operasi prosedur | Pembukuan | Review laporan keuangan | Audit | Software akuntansi

www.canconsulting.net / www.ccaccounting.wordpress.com

info@canconsulting.net

Phone/SMS/Whatsapp: +62-81-9010-11177

 

Rencana Aturan Bea Meterai Baru

berikut ini adalah rencana aturan bea meterai yang baru:
1. tarif naik jadi 10 ribu dan 18 ribu (sebelumnya 3 ribu dan 6 ribu). dan bisa dinaikkan sampai max. 6x.
2. transaksi jual beli properti dan saham di bursa dikenakan meterai 0,1%.
3. transaksi belanja ritel di atas 250 ribu dikenakan meterai.

CAN CONSULTING
Jasa akuntansi | Standar operasi prosedur | Pembukuan | Review laporan keuangan | Audit | Software akuntansi
http://www.canconsulting.net / http://www.ccaccounting.wordpress.com
e. info@canconsulting.net
Phone/SMS/Whatsapp: +62-81-9010-11177

PTKP Baru

Besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut:
a. Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
b. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
c. Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya
digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
d. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga
semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling
banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

CAN CONSULTING
Jasa akuntansi | Standar operasi prosedur | Pembukuan | Review laporan keuangan | Audit | Software akuntansi
http://www.canconsulting.net / http://www.ccaccounting.wordpress.com
e. info@canconsulting.net
Phone/SMS/Whatsapp: +62-81-9010-11177

PETUNJUK KHUSUS PENGISIAN SPT WPOP 1770SS

Tahun Pajak
Kolom Tahun Pajak diisi dengan tahun pajak yang sesuai. Contoh: atas pelaporan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2014, maka kolom tahun pajak diisi dengan 2014.
SPT Pembetulan ke-…
Kotak SPT Pembetulan diisi dengan tanda silang (x) dan kolom ke-… diisi dengan angka banyaknya melakukan pembetulan jika Wajib Pajak menyampaikan SPT Pembetulan. Jika Wajib Pajak menyampaikan SPT Normal maka kotak SPT Pembetulan dan kolom ke-… tersebut tidak perlu diisi.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nama Wajib Pajak
Kolom ini diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dan nama Wajib Pajak.
A. Pajak Penghasilan
1.    Penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya.
a.    Jumlah penghasilan bruto dalam negeri  sehubungan dengan pekerjaan dapat diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang tercantum pada bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 9 atau 1721-A2 angka 10 atau bukti pemotongan PPh pasal 21 (tidak final). Apabila Wajib Pajak memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja maka kolom ini diisi dengan hasil penjumlahan dari keseluruhan penghasilan bruto yang tercantum pada setiap bukti pemotongan  PPh pasal 21 yang diterimanya.
Catatan:
Tidak termasuk penghasilan isteri yang semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh 21 apabila pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai kepala keluarga (KK). Penghasilan ini dimasukkan dalam Bagian B Nomor 8: Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan Bruto Pajak Penghasilan Final.
b.    Penghasilan neto dalam negeri lainnya di antaranya meliputi royalti, sewa selain sewa tanah dan/atau bangunan, hadiah perlombaan, keuntungan pengalihan harta dll.
2.    Pengurangan
Pengurangan ini merupakan pengurangan atas penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yang meliputi biaya jabatan, biaya pensiun serta iuran pensiun dan iuran THT yang dibayarkannya oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.
Kolom ini dapat diisi dengan jumlah pengurangan yang tercantum pada bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 13 atau 1721-A2 angka 13.
Catatan:
Tidak termasuk pengurangan atas penghasilan isteri yang semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh 21 apabila pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai Kepala Keluarga (KK).
3.    Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Kolom ini diisi dengan jumlah PTKP yang tercantum pada bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 17 atau 1721-A2 angka 16.
TK    : Tidak kawin
K    : Kawin
K/I    : Kawin, isteri mempunyai penghasilan yang digabung dengan penghasilan suami
Berdasarkan status Anda, isilah kotak yang terdapat pada sebelah kanan status tersebut dengan angka banyaknya jumlah tanggungan, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.
Berikut ini tabel besarnya PTKP dalam setiap status dan banyaknya tanggungan:
Status TK (Tidak Kawin)
TK/0    : 24.300.000,-
TK/1    : 26.325.000,-
TK/2    : 28.350.000,-
TK/3    : 30.375.000,-

Status K (Kawin)
K/0    : 26.325.000,-
K/1    : 28.350.000,-
K/2    : 30.375.000,-
K/3    : 32.400.000,-

Status K/I (Kawin, isteri mempunyai penghasilan yang digabung dengan penghasilan suami)
K/I/0    : 50.625.000,-
K/I/1    : 52.650.000,-
K/I/2    : 54.675.000,-
K/I/3    : 56.700.000,-

CAN CONSULTING
Jasa akuntansi | Standar operasi prosedur | Pembukuan | Review laporan keuangan | Audit | Software akuntansi
http://www.canconsulting.net / http://www.ccaccounting.wordpress.com
e. info@canconsulting.net
Phone/SMS/Whatsapp: +62-81-9010-11177, +62-24-70137070

SPT Tahunan WPOP 1770SS

PETUNJUK UMUM PENGISIAN SPT TAHUNAN WPOP 1770SS

Wajib Pajak Orang Pribadi yang dapat menggunakan formulir ini adalah Wajib Pajak yang:
a.    Mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas;
b.    Jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setahun.
Batasan penghasilan bruto tersebut meliputi keseluruhan penghasilan selain penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas.
Penghasilan dari pekerjaan dapat bersumber lebih dari satu atau lebih pemberi kerja.

WAJIB PAJAK DENGAN STATUS MENIKAH
Dalam hal WP telah kawin, penghasilan dimaksud adalah penghasilan dari seluruh anggota keluarga Wajib Pajak, namun tidak termasuk penghasilan istri yang semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh 21, apabila pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai kepala keluarga (KK).
Dalam hal Wajib Pajak telah kawin, namum:
a.    Suami-isteri telah hidup berpisah berdasarikan putusan hakim (HB);
b.    Dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau
c.    Dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).
Pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan masing-masing oleh suami isteri secara terpisah. Dalam hal ini, isteri memiliki kewajiban mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP sehingga menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

Suami isteri yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setahun, namun memiliki status perpajakan PH atau MT wajib melaporkan penghasilan dan penghitungan Pajak Penghasilan dengan menggunakan formulir SPT Tahunan Orang Pribadi 1770S, bukan menggunakan formulir 1770SS ini.

–    Wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatanganinya.

–    Wajib pajak harus menyampaikan SPT Tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pajak berakhir (31 Maret 2015).

–    Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai Rupiah, harus tanpa nilai desimal. Contoh: dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah 10.000.000 (bukan 10.000.000,00) atau dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima sen adalah 125 (bukan 125,50).

–       Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasar SPT Tahunan harus dibayar lunas sebelum SPT Tahunan disampaikan. Apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

–       Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, kepada Wajib Pajak akan dikirimkan Surat Teguran dan  dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

–    Wajib Pajak tidak perlu melampirkan bukti pemotongan PPH 21 (1721 A1 atau A2).

http://www.pajak.go.id

CAN CONSULTING
Jasa akuntansi | Standar operasi prosedur | Pembukuan | Review laporan keuangan | Audit | Software akuntansi | Inventory Control
http://www.canconsulting.net / http://www.ccaccounting.wordpress.com
e. info@canconsulting.net
Phone/SMS/Whatsapp: +62-81-9010-11177, +62-24-70137070

 

 

 

Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan

Saat ini kita sudah memasuki masa pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan. Batas waktu penyampaian SPT PPh WP Orang Pribadi adalah 3 bulan setelah akhir tahun pajak (31 Maret 2015). Sementara itu, jatuh tempo SPT Tahunan PPh Badan adalah akhir April.
Bagi Anda Wajib Pajak Orang Pribadi (karyawan atau pemilik usaha atau pengusaha bebas (freelancer), Anda harus siap-siap untuk membuat dan menyampaikan SPT Tahunan pada bulan Maret. Mungkin banyak di antara Anda yang masih bingung harus mengisi formulir yang mana karena untuk SPT Orang Pribadi terdapat tiga formulir yaitu formulir 1770, formulir 1770 S dan formulir 1770 SS. Berikut adalah penjelasan akan perbedaaan ketiga formulir tersebut.

1. SPT Tahunan PPh WPOP 1770

Digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya antara lain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, seperti dokter yang melakukan praktek, pengacara, pedagang, pengusaha, konsultan dan lain-lain yang pekerjaannya tidak terikat, termasuk PNS/TNI/POLRI yang memiliki kegiatan usaha lainnya.

2. SPT Tahunan PPh WPOP 1770S

Digunakan bagi orang pribadi yang mempunyai penghasilan:

-dari satu atau lebih pemberi kerja;

-dari dalam negeri lainnya; dan/atau

-yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final.

3. SPT Tahunan PPh WPOP 1770SS

Digunakan bagi orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak melebihi Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setahun (pekerjaan dari satu atau lebih pemberi kerja).

Kami menyediakan jasa pengisian SPT Tahunan WP Orang Pribadi dan Badan dengan harga terjangkau. Jika ada yang ingin Anda tanyakan / konsultasikan, silahkan jangan segan-segan untuk menghubungi kami.

CAN CONSULTING
Jasa akuntansi | Standar operasi prosedur | Pembukuan | Review laporan keuangan | Audit | Software akuntansi
www.canconsulting.net / www.ccaccounting.wordpress.com
e. info@canconsulting.net
Phone/SMS/Whatsapp: +62-81-9010-11177, +62-24-70137070