Apa itu Amnesti Pajak?

Apa itu Amnesti Pajak?

Amnesti Pajak/Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar Uang Tebusan.

 

Mengapa Mengikuti Amnesti Pajak?

Wajib Pajak yang mengikuti program Amnesti Pajak akan memperoleh manfaat berupa:

  1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang.
  2. Tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan.
  3. Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan.
  4. Penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan.
  5. Jaminan Rahasia dimana data Pengampunan Pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lain.
  6. Pembebasan PPh terkait proses balik nama harta.

 

Siapa yang Dapat Memanfaatkan Amnesti Pajak?

Seluruh Wajib Pajak baik Orang Pribadi/Badan, kecuali yang:

  • sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah P-21,
  • sedang menjalani proses peradilan,
  • sedang menjalani hukuman, atas tindak pidana di bidang perpajakan.

 

Kemana Permohonan Amnesti Pajak Disampaikan?

Permohonan Amnesti Pajak disampaikan Ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau kedutaan Besar tentunya.

 

Kapan Permohonan Amnesti Pajak Disampaikan?

Sampaikan Surat Pernyataan Harta beserta lampirannya pada:

Periode I    : Sejak tanggal diundangkan UU Pengampunan Pajak s.d. 30 Sept 2016.

Periode II    : 1 Okt 2016 s.d. 31 Des 2016.

Periode III   : 1 Jan 2017 s.d. 31 Maret 2017.

 

Bagaimana Alur Permohonan Amnesti Pajak?

  1. hubungi helpdesk (dapatkan informasi terkait Amnesti Pajak)
  2. ungkap & bayar tebusan (bayar tebusan melalui e-billing)
  3. sampaikan Surat Pernyataan harta beserta lampirannya (ke KKP Terdaftar/Duta Besar tertentu)
  4. Terbit Surat Keterangan Amnesti Pajak (10 hari kerja)

 

Helpdesk

Hubungi helpdesk KPP tempat Anda terdaftar untuk mendapatkan informasi tentang :

  • seputar Amnesti Pajak,
  • syarat dan ketentuan,
  • tunggakan pajak, dan
  • pehitungan uang tebusan.

 

Ungkap

Ungkapkan seluruh harta yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Terakhir dengan cara menyampaikan Surat Pernyataan Harta beserta lampirannya.

Surat Pernyataan Harta tersebut berisi informasi terkait harta, utang, harta bersih, serta perhitungan dan pembayaran uang tebusan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri bagi Orang Pribadi atau oleh pemimpin tertinggi badan usaha/kuasanya bagi Badan Usaha.

 

Syarat

  1. Memiliki NPWP,
  2. Membayar Uang Tebusan,
  3. Telah melapor SPT Tahunan PPh Tahun Pajak Terakhir,
  4. Melunasi seluruh tunggakan (termasuk cabang), dan
  5. Mencabut pemohonan:
  • Pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
  • Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam SKP dan/atau STP yang terdapat pokok pajak yang terhutang.
  • Pengurangan/pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.
  • Gugatan, Keberatan, Banding, dan PK.
  • Pembetulan atau Surat Ketetapan Pajak dan Surat Keputusan.
  1. Surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan harta ke dalam wilayah NKRI selama 3 tahun (khusus repatriasi).
  2. Surat pernyataan tidak mengalihkan harta ke luar wilayah NKRI.
  3. Surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha.

 

Bagi yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan harus melunasi :

  1. Pajak yang tidak atau kurang dibayar.
  2. Pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.

 

Tebus

 

TEBUSAN = TARIF X HARTA BERSIH

 

 

Harta Bersih:

Merupakan selisih antara harta tambahan dengan utang* yang berkaitan dengan perolehan harta tambahan.

*) utang tersebut belum diungkapkan dalam SPT PPh terakhir.

 

Periode Penyampaian Permohonan

 

Pengungkapan harta yang

Dialihkan ke dan atau berada di NKRI

Luar Negeri & tdk dialihkan ke dalam NKRI

Periode I

Periode II

Periode III

 2%

3%

5%

4%

6%

10%

 

Tarif Khusus Pelaku UMKM

 

Wajib pajak dengan peredaran usaha s.d. Rp4,8M dikenakan tarif sebesar

 

0,5%, jika pengungkapan harta s.d Rp10M

2%, jika pengungkapan harta lebih dari Rp10M

 

Tarif bagi pelaku UMKM berlaku sejak tanggal diundangkan UU Pengampunan Pajak sampai dengan 31 Maret 2017

 

Berapa jangka waktu penyelesaian permohonan?

Surat Keterangan Amnesti Pajak diterbitkan dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak tanggal diterima Surat Pernyataan Harta dan lampirannya.

 

Setelah lewat periode Amnesti Pajak:

  1. Bagi Wajib Pajak yang telah mengajukan Amnesti Pajak, harta yang belum diungkapkan akan dianggap sebagai penghasilan, dikenai PPh, dan ditambah sanksi 200%.
  2. Bagi Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan Amnesti Pajak, harta yang belum dilaporkan dianggap sebagai penghasilan, dikenai pajak, dan ditambah sanksi sesuai Undang-undang Perpajakan.

 

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di:

ISO | Jasa akuntansi | Standar operasi prosedur | Pembukuan | Review laporan keuangan | Audit |

www.canconsulting.net / www.ccaccounting.wordpress.com

email : info@canconsulting.net

Phone/SMS/Whatsapp: +62-81-9010-11177

 

DIRJEN PAJAK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s